Program Terarah dan Terpadu KM IM Telkom – Part 1


Masa transisi akan segera berakhir,  kita harus belajar dan mengambil hikmah selama +/- 6 bulan masa awal kepengurusan KM IM Telkom. Semua pimpinan lembaga tinggi KM IM Telkom yang baru harus sepakat dan berkomitmen dalam Sidang Umum Kongres nanti untuk membentuk sebuah program bersama dengan proyeksi pengembangan organisasi 3-5 tahun. Tanpa memandang rendah GBHO yang telah dicanangkan pada kongres pertama, program bersama ini sangat penting karena dibutuhkan kesepakatan bersama, jadi hal yang perlu digaris bawahi adalah proses pembuatan program ini – proses rasionalisasi. Para pimpinan lembaga tinggi/ peserta Kongres harus memiliki kesamaan pandangan. Adapun Program yang terarah dan terpadu yang sangat direkomendasikan :

Rencana Induk (Master Plan) – proyeksi 3-5 Tahun

  1. Legislasi tentang kedudukan dan kewenangan Lembaga Tinggi (co. DPK, DPM, BEM, LK, BK UKM, BAK) dan mekanisme penting lainnya (PEMIRA, LKK – Pembinaa Anggota, dan lainnya)
  2. Sistem Administrasi KM IM Telkom
  3. Sistem Keuangan KM IM Telkom
  4. Pembentukan Majelis Wali Amanat (MWA)
  5. Pembentukan Mahkamah Mahasiswa (MM)
  6. Kampanye KM IM Telkom milik kita

untuk detail masing-masing rencana, sebagai berikut :

1.  Legislasi tentang kedudukan dan kewenangan Lembaga Tinggi (co. DPK, DPM, BEM, LK, BK UKM, BAK)

Telah dijelaskan dalam AD/ART KM IM Telkom bahwa fungsi legislasi telah diamanahkan kepada DPM IM Telkom pada tingkat pusat dan DPM Fakultas pada tingkat fakultas. tapi perlu diingat fungi legislasi ini pada ranah pembuatan UU, dan kita ketahui pula dalam penetapan UU tidak sembarangan dan sifat aturannya masih umum. untuk itu sebelum ada UU yang mengatur tentang kedudukan dan kewenangan Lembaga Tinggi lebih lanjut, peran badan eksekutif disini dituntut aktif bersama-sama dengan badan legislatif untuk merumuskan bersama rancangan UU dan atau peraturan pusat. berikut ini beberapa RUU yang perlu disusun dalam waktu satu tahun kedepan (2010) :

  1. RUU tentang kedudukan dan kewenangan DPK
  2. RUU tentang kedudukan dan kewenangan BEM <— Pusat lebih dianjurkan
  3. RUU tentang kedudukan dan kewenangan BAK <— Pusat lebih dianjurkan

untuk rancangan UU lainnya yang terkait :

  1. RUU tentang mekanisme pembinaan anggota KM IM Telkom <—- bukan berarti aturan teknis LKK, aturan teknis dibuat oleh BEM pusat
  2. RUU tentang Pemilihan Raya <—- menjelaskan lebih mendalam tentang kedudukan dan kewenangan KPR & PPR, untuk peraturan teknis PEMIRA dirancang oleh BEM Pusat
  3. RUU tentang mekanisme penetapan peraturan KM IM Telkom <—- sebelum semua rancangan diatas ditetapkan maka dibutuhkan sebuah aturan umum dan baku mengenai mekanisme penetapan peraturan KM IM Telkom, baik itu tingkat UU hingga tingkat Peraturan Fakultas.

nah, semua RUU itu dapat terealisasi jika tidak hanya dibebankan oleh satu lembaga yaitu DPM pusat, BEM pusat pun harus berperan dalam proses legislasi ini (Ingat! sesuai dengan proporsi dan kaspasitasnya). proses ini harus disepakati bersama kapan jadwalnya perancangannya, tak lupa DPM IM Telkom harus membuat Program Legislatif terpadu.

(bersambung…..)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s